Sekjen Kemendagri: Tim Pemantauan Diminta Temukan Akar Masalah Pertumbuhan Ekonomi Daerah
JAKARTA, POROSAKTUAL.COM — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah harus bekerja lebih tajam dalam mengidentifikasi persoalan yang menghambat pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah.
Pernyataan tersebut disampaikan Tomsi saat memberikan pengarahan pada Rapat Penyusunan dan Pemaparan Rencana Kerja Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah menuju Target Pertumbuhan Ekonomi 8 persen, yang digelar di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta, Jumat (4/9/2026).
Menurut Tomsi, keberadaan tim pemantauan tidak boleh hanya berorientasi pada pengumpulan data dan pelaporan. Tim harus mampu menemukan akar persoalan, menentukan bentuk intervensi yang tepat, serta mengawal penyelesaian masalah hingga memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah.
“Bapak/Ibu sekalian penanggung jawab wilayah bukan sekadar hanya mengumpulkan data, tetapi kita harus dapat poin untuk penyelesaian masalah ekonomi di daerah itu,” ujar Tomsi.
Pendekatan Ekonomi Tidak Bisa Disamaratakan
Tomsi menjelaskan, setiap tim memiliki wilayah tanggung jawab mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Karena itu, pemantauan harus memperhatikan karakteristik, potensi, serta persoalan ekonomi yang berbeda di setiap daerah.
Tim bertugas melakukan koordinasi pemantauan, mengumpulkan data dan informasi pertumbuhan ekonomi, melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan pemerintah daerah (Pemda), serta menganalisis dan mengevaluasinya sebagai bahan pertimbangan pimpinan.
Dalam pelaksanaannya, tim juga diminta mengawal Pemda melalui sembilan langkah strategis, yakni percepatan realisasi APBD dan APBN, percepatan proyek infrastruktur pemerintah, pengendalian harga bahan pokok, pencegahan ekspor-impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produksi pertanian, perikanan dan peternakan, peningkatan output industri manufaktur sesuai potensi lokal, serta kemudahan perizinan perusahaan.
Dari sembilan langkah tersebut, setiap daerah diminta menetapkan sedikitnya tiga langkah prioritas yang dinilai paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing.
Tomsi menekankan, prioritas tersebut harus berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar mengikuti pola yang sama untuk seluruh daerah.
“Tidak semua daerah membutuhkan obat yang sama. Diagnosis berbeda, maka intervensinya juga harus berbeda-beda,” tegasnya.
BPS Diminta Terlibat dalam Verifikasi Data
Untuk memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran, Tomsi meminta Badan Pusat Statistik (BPS) di setiap daerah dilibatkan dalam koordinasi antara tim pemantauan dan Pemda.
Keterlibatan BPS dinilai penting untuk memastikan data pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Pemda telah terverifikasi dan benar-benar mencerminkan kondisi faktual di lapangan.
“Oleh sebab itu, setiap kita zoom dengan pemerintah daerah, tolong BPS daerah itu harus hadir di situ,” ungkap Tomsi.
Dengan data yang akurat dan analisis yang lebih mendalam, tim diharapkan tidak berhenti pada pemetaan persoalan. Tim harus mampu menghasilkan rekomendasi penyelesaian yang konkret sekaligus mengawal implementasinya di daerah.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat
Tomsi juga mengingatkan bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan angka pertumbuhan.
Pertumbuhan tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak menciptakan pekerjaan belum cukup menjadi ukuran keberhasilan. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi investasi, lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan,” tandasnya.
Dengan demikian, Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah diharapkan menjadi instrumen strategis pemerintah dalam memastikan target pertumbuhan ekonomi 8 persen tidak berhenti sebagai angka, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan dan manfaat yang dirasakan masyarakat di seluruh daerah.(Red)
