Mendagri: Pemerintah Terus Bahas Penataan PPPK Lintas Profesi, Terutama Guru
JAKARTA, POROSAKTUAL.COM — Pemerintah terus membahas penataan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik paruh waktu maupun penuh waktu. Penataan tersebut terutama menyasar tenaga guru dan diarahkan untuk memberikan kepastian serta ketenangan bagi para pegawai.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kepada wartawan seusai mengikuti Rapat Koordinasi Membahas Status PPPK dan PPPK Paruh Waktu Lintas Profesi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Tito mengatakan, pembahasan mengenai status PPPK menjadi perhatian pemerintah karena sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) berada di daerah. Dari sekitar 6 juta ASN, hampir 80 persen di antaranya bertugas di daerah.
«“Karena jumlah ASN kita itu lebih kurang 6 juta, dan hampir 80 persen itu ada di daerah,” ujar Tito.»
Menurutnya, kondisi tersebut membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkepentingan memberikan perhatian terhadap penataan kepegawaian, khususnya yang berkaitan dengan pemerintah daerah.
Dalam rapat tersebut, pemerintah turut menampung aspirasi mengenai kemungkinan peningkatan status PPPK. PPPK paruh waktu diupayakan dapat beralih menjadi PPPK penuh waktu, sedangkan PPPK penuh waktu dapat memiliki kesempatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Lebih dari 172 Ribu Guru Masuk Pembahasan
Salah satu kelompok yang menjadi perhatian utama adalah tenaga guru. Tito menyebut lebih dari 172 ribu guru masuk dalam pembahasan penataan status kepegawaian.
Para guru tersebut nantinya diupayakan mengikuti tes sebagai bagian dari proses penataan. Bagi mereka yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus, status kepegawaiannya akan ditindaklanjuti melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
«“Tadi kesimpulannya akan diupayakan mereka untuk ikut semacam ada tes dan kemudian nanti dijadikan pegawainya Kemendikdasmen kalau lulus,” katanya.»
Namun, Tito menegaskan peserta yang belum lulus tidak akan langsung kehilangan status kepegawaiannya.
Mereka tidak akan diberhentikan ataupun dirumahkan. Pemerintah juga mengupayakan pembiayaan bagi mereka tetap berjalan melalui anggaran yang telah disiapkan, termasuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan Kemendikdasmen kepada sekolah.
«“Kalau enggak lulus ya tetap mereka statusnya dipertahankan, enggak dipecat atau dirumahkan, tidak,” jelas Tito.»
Bisa Mengikuti Tes Kembali
Tito mengatakan, kesempatan bagi PPPK untuk meningkatkan status kepegawaiannya tidak hanya diberikan satu kali. Peserta yang belum berhasil pada tahun berjalan tetap dapat mengikuti proses berikutnya sesuai ketentuan.
«“Kalau misalnya tidak lulus tahun ini ya boleh ikut lagi tahun berikutnya, kira-kira seperti itu,” tuturnya.»
Ia berharap penataan tersebut dapat memberikan kepastian bagi ASN, khususnya PPPK paruh waktu dan penuh waktu, sekaligus membuka peluang peningkatan status bagi mereka yang memenuhi persyaratan.
Satpol PP dan Damkar Turut Dikaji
Selain tenaga guru, pemerintah juga akan membahas penataan PPPK lintas profesi lainnya. Di antaranya personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar).
Pembahasan tersebut akan mempertimbangkan kondisi dan jumlah pegawai di masing-masing daerah. Pemerintah berencana melanjutkan pembahasan lintas profesi tersebut dalam rapat berikutnya.
«“Nah untuk masalah lintas profesi ada lagi, seperti Satpol PP, Damkar ini nanti akan sedang dikaji untuk dirapatkan lagi mungkin minggu depan,” kata Tito.»
Penataan PPPK lintas profesi tersebut menjadi bagian dari pembahasan pemerintah untuk mencari skema kepegawaian yang dapat memberikan kepastian status sekaligus menyesuaikan kebutuhan aparatur di daerah.
Puspen Kemendagri
