Wagub Sani Perkuat Sinergi Pemda untuk Dongkrak Penerimaan Pajak Kendaraan
JAMBI, POROSAKTUAL.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memperkuat koordinasi lintas pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Langkah tersebut dilakukan menyusul hasil evaluasi yang menunjukkan realisasi Program Pemutihan PKB 2026 masih belum mencapai target hingga 2 September 2026.
Komitmen itu ditegaskan Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I saat membuka Sosialisasi Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2026 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (14/9/2026) pagi.
Dalam arahannya, Sani menekankan bahwa keberhasilan program keringanan pajak tidak cukup hanya mengandalkan satu instansi. Dibutuhkan sinergi kuat antara Pemprov Jambi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, program tersebut merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Program ini memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat, antara lain penghapusan denda keterlambatan, keringanan tunggakan pajak kendaraan, serta kemudahan proses balik nama dan mutasi kendaraan di Provinsi Jambi,” ujar Sani.
Ia meminta seluruh pihak tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi formal, tetapi aktif turun menyampaikan informasi program kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat mengetahui secara jelas berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah.
Sani juga memberikan apresiasi kepada perangkat daerah dan pihak terkait yang selama ini telah mendukung pelaksanaan program. Penghargaan turut disampaikan kepada wajib pajak yang telah menjalankan kewajibannya secara tertib.
Ia menegaskan, optimalisasi penerimaan pajak memiliki dampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
“Penerimaan pajak yang optimal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara merata,” katanya.
Sani menjelaskan, pajak daerah merupakan salah satu sumber penting PAD yang digunakan untuk mendukung pembangunan, termasuk pembiayaan infrastruktur publik, pelayanan kesehatan, pendidikan hingga kebersihan lingkungan.
Karena itu, ia meminta koordinasi antarlembaga diperkuat agar Program Keringanan PKB Tahun 2026 berjalan tepat sasaran, sesuai ketentuan, dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Selain sosialisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi perhatian. Sani menilai pelayanan yang mudah, cepat, dan efektif akan mendorong masyarakat lebih aktif memenuhi kewajiban perpajakannya.
“Dengan pelayanan yang lebih baik, masyarakat diharapkan lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga pada akhirnya mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi,” ujarnya.
Sosialisasi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH, serta Kapolda Jambi yang diwakili Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jambi Kombes Pol. Adi Benny Cahyono, S.H., S.I.K., M.Si.
Hadir pula Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Provinsi Jambi A. A. N Agung Abimanyu, SE, MM, perwakilan perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan se-Provinsi Jambi.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapat paparan mengenai kebijakan dan mekanisme pemanfaatan Program Keringanan PKB Tahun 2026. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab serta koordinasi teknis untuk memperkuat pelaksanaan program di lapangan.
Dengan penguatan sinergi dan pelayanan, Pemprov Jambi menargetkan program keringanan PKB dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus mendorong penerimaan pajak daerah secara optimal.(Red)
