Pemprov Jambi Perkuat Dukungan Penataan Komponen Pendukung Pertahanan Negara
JAMBI, POROSAKTUAL.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menyatakan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat dalam mendukung penataan komponen pendukung pertahanan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat asistensi potensi komponen pendukung pertahanan negara yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Jambi, Kamis (24/9/2026).
Rapat tersebut mempertemukan Pemprov Jambi yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Munandar, SE, dengan Direktur Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Wirawan Yanuartono, S.Sos., M.Sos., CGRA.
Turut hadir Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi John Eka Powa, jajaran TNI/Polri, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Arief Munandar menegaskan bahwa pertahanan negara membutuhkan sinergi seluruh komponen bangsa dan tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi pertahanan.
“Pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan selamat datang di Provinsi Jambi kepada jajaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kami menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam mendukung pertahanan negara,” ujar Arief.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diperlukan agar berbagai potensi yang dimiliki daerah dapat dipetakan dan disiapkan sesuai kebutuhan pertahanan negara.
Pemetaan Infrastruktur Transportasi
Dalam rapat tersebut, Pemprov Jambi melalui Kepala Dinas Perhubungan John Eka Powa memaparkan sejumlah sarana dan prasarana transportasi yang berada di wilayah Provinsi Jambi.
Paparan tersebut mencakup infrastruktur transportasi laut, penyeberangan, dan udara yang dinilai memiliki potensi untuk mendukung mobilisasi maupun kebutuhan tertentu dalam sistem pertahanan negara.
John menyebut Provinsi Jambi memiliki tiga bandara serta sejumlah pelabuhan dan fasilitas penyeberangan yang tersebar di beberapa wilayah.
Di Kabupaten Muaro Jambi terdapat Pelabuhan Talang Duku. Sementara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat Pelabuhan Muara Sabak, Pelabuhan Ujung Jabung, Pelabuhan Perikanan Nipah Panjang, serta Pelabuhan Kuala Mendahara.
Sedangkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat Pelabuhan Kuala Tungkal, fasilitas penyeberangan Roro, serta Pelabuhan Perikanan Tungkal.
Dalam kesempatan tersebut, John juga menyampaikan harapan agar pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung mendapat perhatian pemerintah pusat karena dinilai memiliki posisi strategis bagi konektivitas dan pengembangan wilayah Jambi.
“Kami menitipkan kepada Bapak untuk pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung yang dinilai sangat strategis,” ungkap John.
Kemhan Petakan Potensi Daerah
Direktur SDAB Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Wirawan Yanuartono menjelaskan, asistensi tersebut bertujuan melakukan pemetaan terhadap berbagai potensi yang dimiliki Provinsi Jambi untuk diarahkan menjadi bagian dari potensi pendukung pertahanan negara.
“Tujuan kami ke sini adalah untuk melaksanakan asistensi dalam rangka penyiapan komponen pendukung, khususnya sarana-prasarana laut, udara, dan cyber, maupun bidang lain yang terkait dengan pengelolaan potensi wilayah di Provinsi Jambi,” kata Wirawan.
Menurut Wirawan, pendataan terhadap potensi daerah menjadi penting untuk memastikan pemerintah memiliki gambaran mengenai sumber daya yang dapat dimanfaatkan apabila terjadi kondisi krisis atau keadaan tertentu.
Potensi tersebut tidak hanya mencakup sarana transportasi laut, darat, dan udara, tetapi juga fasilitas pendukung lainnya, seperti gudang, depo logistik, serta berbagai sumber daya alam maupun buatan yang tersedia di daerah.
“Ketika terjadi situasi krisis, sumber daya mana yang harus bisa dikerahkan untuk membantu menanggulangi krisis itu. Apakah sarana-prasarana laut, darat, maupun udara yang bisa membantu. Apakah mungkin ada gudang atau depo logistik dan sebagainya. Nah, ini yang belum terdata dengan baik,” jelasnya.
Sinkronisasi Pemerintah Daerah dan TNI
Wirawan mengatakan, Provinsi Jambi telah memiliki sejumlah data terkait potensi sumber daya yang tersedia. Namun, asistensi tersebut diperlukan untuk menyamakan pemahaman antara pemerintah daerah dengan unsur TNI di wilayah.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pertahanan melibatkan unsur kewilayahan, termasuk Kodam, Lanal, dan Lanud.
Ia juga menyinggung komitmen Pemprov Jambi dalam mendukung rencana pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) melalui penyediaan lahan.
Menurut Wirawan, keberadaan Kodam di Jambi tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan, tetapi juga berpotensi memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur di daerah.
“Provinsi ini sangat berkomitmen membantu TNI dengan memberikan lahan untuk pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam). Bayangkan jika di sini dibangun Kodam maka akan ada pergerakan ekonomi, dan juga pembangunan tol juga akan diarahkan ke provinsi ini,” katanya.
Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
Wirawan meminta pemerintah daerah dan seluruh elemen terkait mendukung proses penataan serta penyiapan komponen pendukung pertahanan negara.
Menurutnya, penataan tersebut diperlukan agar pemerintah daerah memahami regulasi dan mengetahui fasilitas serta sumber daya yang dapat menjadi bagian dari komponen pendukung pertahanan.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan sektor industri serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan daerah untuk mendukung kebutuhan pertahanan apabila diperlukan.
“Komponen pendukung penting untuk mendukung kekuatan TNI saat dibutuhkan demi stabilitas nasional,” ujarnya.
Melalui kegiatan asistensi tersebut, pemerintah pusat dan Pemprov Jambi diharapkan dapat membangun pemahaman dan koordinasi yang lebih terintegrasi dalam memetakan berbagai potensi daerah.
Pemetaan itu mencakup infrastruktur transportasi, logistik, sumber daya alam dan buatan, hingga potensi lain yang dapat mendukung mobilisasi dalam kondisi tertentu.
Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, TNI/Polri, kementerian terkait, sektor industri, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting dalam memastikan potensi daerah dapat terdata dan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.(Red)
