Macet Panerokan–Bajubang Makin Parah, Awasi Jambi Desak Pemerintah Bertindak: Jangan Korbankan Masyarakat Demi Batu Bara
JAMBI, POROSAKTUAL.COM — Kemacetan lalu lintas di jalur Panerokan–Bajubang, wilayah perbatasan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi, kembali menjadi sorotan. Tingginya aktivitas angkutan batu bara di jalur tersebut dinilai massa Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWaSI) Provinsi Jambi ikut menjadi persoalan yang harus segera ditangani pemerintah dan aparat terkait.
Sorotan itu disampaikan AWaSI Jambi melalui aksi unjuk rasa di sejumlah instansi terkait, Kamis (10/9/2026). Massa mendesak adanya solusi konkret, pengawasan ketat, serta rekayasa lalu lintas yang efektif agar kemacetan tidak terus membebani masyarakat.
Aksi diawali dengan mendatangi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Massa menyampaikan aspirasi dan tuntutan terkait kondisi lalu lintas yang dinilai semakin mengganggu aktivitas warga. Rombongan diterima Kabid Darat Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Faisal.
Bagi AWaSI Jambi, persoalan kemacetan bukan sekadar masalah antrean kendaraan. Kepadatan lalu lintas yang berlangsung lama dapat menghambat masyarakat menuju tempat kerja, mengganggu distribusi barang, memperlambat pelayanan publik, hingga menimbulkan kerugian ekonomi.
AWaSI Jambi menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Usai menyampaikan aspirasi di Dinas Perhubungan, rombongan kemudian mendatangi Ditlantas Polda Jambi. Massa diterima Wadir Lantas Polda Jambi AKBP Heri Supriawan, S.I.K., bersama jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, AWaSI Jambi kembali menyampaikan keresahan masyarakat terkait kemacetan di sejumlah titik wilayah Batanghari dan Muaro Jambi, khususnya yang menjadi jalur aktivitas angkutan batu bara.
Ketua Umum AWaSI Provinsi Jambi, Erfan Indriyawan, S.P., menegaskan pihaknya tidak menolak pembangunan maupun aktivitas perekonomian daerah, termasuk sektor batu bara.
Namun, menurut Erfan, aktivitas ekonomi tidak boleh berjalan dengan mengabaikan kepentingan masyarakat.
«“AWaSI Jambi mendukung pembangunan dan potensi batu bara yang ada di Provinsi Jambi. Tetapi dampak buruk yang ditimbulkan harus diatasi. Jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan kemacetan,” tegas Erfan.»
Ia menegaskan, yang menjadi persoalan bukan semata-mata keberadaan aktivitas angkutan batu bara, melainkan bagaimana aktivitas tersebut diatur, diawasi, dan dijalankan sesuai ketentuan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat luas.
«“Kami tidak mempersoalkan aktivitas ekonomi selama berjalan sesuai aturan. Yang kami tuntut adalah solusi nyata. Jangan sampai masyarakat Batanghari dan Muaro Jambi harus menanggung dampaknya setiap hari,” ujarnya.»
AWaSI Jambi juga mendesak adanya koordinasi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi Jambi, Dinas Perhubungan, kepolisian, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya.
Menurut AWaSI, pengaturan lalu lintas harus dilakukan secara serius, bukan hanya ketika kemacetan sudah terjadi. Pengawasan terhadap kendaraan angkutan juga dinilai perlu diperkuat untuk memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Pesan AWaSI Jambi tegas: aktivitas ekonomi harus berjalan, tetapi hak masyarakat untuk mendapatkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar juga wajib dilindungi.
AWaSI Jambi berharap aspirasi tersebut tidak berhenti sebatas pertemuan dan penerimaan massa. Pemerintah serta aparat terkait didesak segera mengambil langkah nyata untuk mengurai kemacetan di Panerokan, Bajubang, dan titik lainnya.
Jangan sampai kemacetan menjadi rutinitas, sementara masyarakat terus dipaksa menanggung kerugiannya.(Red)
